E-KTP SUMATERA, PAPUA DAN KALIMANTAN DIKIRIM KE PONOROGO

Distribusi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) dari Pemerintah pusat ke Pemkab Ponorogo amburadul. Selain banyak yang rusak dan tulisan data pemiliknya tidak tercantum, puluhan E KTP yang bukan milik warga Ponorogo, justru dikirim ke Ponorogo.

Puluhan E KTP itu, seharusnya milik warga asal Sumatera, Kalimantan, Papua dan Probolinggo justru sampai ke tangan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkab Ponorogo.

Beruntung, petugas Dispenduk Capil masih memiliki waktu selama dua pekan untuk mengecek dan memvalidasi E KTP yang sudah terkirim sebelum dibagikan ke ratusan ribu warga yang terbagi di 21 kecamatan dan 306 desa di Kabupaten Ponorogo itu.

Dikonfirmasi mengenai kerusakan dan salah kirim itu, Plt Kepala Dispenduk Capil Pemkab Ponorogo, Edy Wijono mengatakan jika rencana pembagian sebanyak 514.386 E KTP yang sudah jadi dari sebanyak 621.661 orang yang melaksanakan perekaman E KTP terkendala beberapa hal.

Diantaranya, masalah fisik E KTP yang diterima Dispenduk Capil, yakni ada E KTP fisiknya rusak, data pemilik tidak tertera jelas, hingga adanya puluhan E KTP milik warga luar Ponorogo yang justru di kirim ke Kabupaten Ponorogo.

"Kami yakni kerusakan dan salah kirim E KTP akan semakin banyak. Karena saat ini masih pengecekan sementara dan kami memiliki waktu sekitar sepekan sebelum dibagikan ke warga," terangnya.

Lelaki yang akrab dipanggil Edy ini menjelaskan sejumlah E KTP yang dikategorikan rusak itu diantaranya hasil percetakan lebar permukaan KTP identitas pengguna tidak tercatat secara jelas, tinta pada KTP hilang atau rusak dan sejumlah lembar identitas pemiliknya tidak ada.

"Karena masih dalam tahap pengecekan yang rusak dan tidak sesuai akan kami sisihkan termasuk yang identitas pemegangnya orang luar Jawa atau luar Ponorogo. Karena kami menduga ini salah petugas pengemasan di pusat," imbuhnya.

Selain itu, memaparkan pihaknya akan tetap melaksanakan validsi data E KTP sebelum dibagikan sampai selesai. Hal ini dilsakanakan agar saat didistribusikan ke kecamatan dan desa tidak ada masalah lagi. Apalagi, distribusinya akan dilaksanakan serentak agar tidak menimbulkan gejolak.

"Jika saat didistribusikan ada kesalahan atau ketidaksamaan identitas, kami meminta warga mengembalikan segera ke pihaknya melalui kantor desa dan kecamatan agar bisa disusulkan revisi ke pemerintah pusat," tandasnya.

 

SUMBER : SURYA ONLINE